JAKARTA BUTUH AHOK | TERBARU , AHOK MARAH BESAR DAN SEMPOT KORAN TEMPO

JAKARTA BUTUH AHOK - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mengeluarkan amarahnya.

Ahok sangat marah terkait, dua wartawan surat kabar yang mempermasalahkan kebijakannya, membuat diskresi mewajibkan empat perusahaan pengembang pemilik konsesi reklamasi membiayai dan mengerjakan beberapa program pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.

Dua wartawan itu. bekerja pada media yang sehari setelah Ahok diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Mei 2016, membuat berita dengan mengutip sumber anonim yang mewartakan Ahok menggunakan kewajiban kontribusi tambahan yang belum diatur dasar hukum untuk meminta pengembang, salah satunya Agung Podomoro, membiayai banyak hal. Termasuk, penertiban bekas lokalisasi prostitusi Kalijodo.

Pelaksanaan kewajiban kemudian ditukar dengan kesepakatan menurunkan besaran kontribusi tambahan saat Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura disahkan. Ahok sebelumnya juga telah menuduh berita itu tendensius.

"Istilah yang digunakan Tempo, yang saya protes adalah 'barter'," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 19 Mei 2016.

Ahok menerangkan, penggunaan kata 'barter' tidak sesuai. Tidak ada pertukaran hal dalam pelaksanaan tambahan kontribusi. Pemerintah malah menambah kewajiban pengembang melalui kontribusi tambahan yang daftarnya diatur dalam izin pelaksanaan.

DIBACA JUGA : MENGAPA JAKARTA BUTUH AHOK VERSI BERITAFB88

"Barter itu kita sama-sama tukar, dapat sesuatu. Ini kan tidak," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, tindakan diskresi yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diambil untuk menjamin pengembang melaksanakan kewajiban, meski Perda RTRKS Pantura belum disahkan. Dengan begitu, baik pemerintah maupun masyarakat Jakarta mendapat keuntungan dengan dibangunnya infrastruktur penanggulangan banjir meski pengembang belum menyelesaikan kepentingannya untuk mereklamasi.

JAKARTA BUTUH AHOK - "Kita (Ahok saat menjadi anggota DPR) buat Undang-undang Pemerintah Daerah karena banyak kepala daerah tidak berani buat kebijakan. Pemda (Pemerintah Daerah) dirugikan, rakyat dirugikan. Makanya (dalam undang-undang), disebutkan kalau mau diskresi, harus ada catatan menguntungkan," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, bila tindakan diskresi yang ia lakukan kini dianggap salah oleh surat kabar itu, maka pembangunan Simpang Susun Semanggi sebagai persiapan Asian Games 2018 juga bisa dipandang tidak benar. Pemerintah sama sekali tidak menggunakan anggarannya untuk membuat jalan layang baru di sekitar Jembatan Semanggi.

Diatur Pergub DKI Nomor 175 Tahun 2015, pemerintah meminta Mori Corporation mengeluarkan uang lebih dari Rp500 miliar. Perusahaan asal Jepang itu ingin meninggikan Koefisien Luas Bangunan (KLB) properti yang dibangun. Pemerintah memanfaatkan kebutuhan itu dengan meminta kompensasi pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Berarti Tempo jahat ini. Saya ngomong jujur. Berarti Anda berharap Mori (sama-sama perusahaan pengembang seperti pemilik konsesi reklamasi) gugat saya. Gimana kalau (proyek) Simpang Susun Semanggi dibatalin?" Ujar Ahok.

Ahok balik menuduh, diangkatnya fakta penggunaan diskresi memiliki tujuan untuk memperlihatkan kepada perusahaan pengembang bahwa pelaksanaan kontribusi tambahan, memiliki dasar hukum yang bisa dilihat tidak terlalu kuat. Dengan demikian, perusahaan pengembang bisa tetap melakukan reklamasi, namun kewajiban mereka membangun banyak infrastruktur di Jakarta menjadi gugur.

Berdasarkan logika itu, Ahok berasumsi bahwa, pihak yang kongkalikong dengan pengembang adalah surat kabar itu.
"Kalau begitu boleh saya tuduh juga dong. Saya suudzon jangan-jangan Tempo yang pengen barter dengan pengembang," ujar Ahok.

Ahok mengatakan diangkatnya isu penggunaan diskresi membahayakan. Bukan tak mungkin, karena kini memandang dasar hukum atas banyak kewajiban yang dilakukannya bisa dipermasalahkan, perusahaan-perusahaan pengembang memutuskan menggugat dirinya yang telah memberikan kewajiban.

JAKARTA BUTUH AHOK - Bila hal itu terjadi, maka banyak proyek infrastruktur di Jakarta, seperti Simpang Susun Semanggi, pembangunan rumah susun, rumah pompa, hingga jalan inspeksi batal dibangun.

Ahok menyalahkan suratkabar itu jika hal yang ditakutkan terjadi. "Kawan-kawan (wartawan yang lain) catat semua. Kalau semua pengembang menggugat saya, membatalkan Simpang Susun Semanggi segala macam, pembayaran kompensasi peningkatan KLB, kewajiban kontribusi tambahan, ini dosa Tempo," ujar Ahok sambil bergegas marah ke ruangannya.

Tweet

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Senin, 23 Mei 2016